Pelanggaran tenaga kerja masih terjadi “dalam skala yang signifikan” di Qatar meskipun ada “perbaikan nyata” pada kondisi pekerja migran menjelang Di pialaduniakini.com Piala Dunia FIFA 2022, kata Amnesty International.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan hari ini, organisasi hak asasi manusia Amnesty International menyatakan bahwa banyak pekerja masih “dikenakan kondisi yang setara dengan kerja paksa” di Qatar.
“Meskipun Qatar telah membuat langkah penting dalam hak-hak buruh selama lima tahun terakhir, sangat jelas bahwa masih ada jarak yang harus ditempuh,” kata Steve Cockburn, kepala keadilan ekonomi dan sosial di Amnesty International.
“Ribuan pekerja tetap terjebak dalam siklus eksploitasi dan pelecehan yang biasa terjadi berkat celah hukum dan penegakan hukum yang tidak memadai.”
“Kemajuan tidak boleh terhenti”
Dinamakan Unfinished Business: apa yang harus dilakukan Qatar untuk memenuhi janji tentang hak-hak pekerja migran, laporan tersebut menyoroti keprihatinan kelompok tersebut bahwa setelah Piala Dunia, yang dimulai bulan depan, kemajuan yang dibuat untuk memperbaiki kondisi pekerja migran akan berhenti.
“Dengan Piala Dunia yang akan datang, tugas melindungi pekerja migran dari eksploitasi baru setengah selesai, sementara memberi kompensasi kepada mereka yang menderita pelanggaran baru saja dimulai,” kata Cockburn.
“Kemajuan tidak boleh terhenti begitu roadshow Piala Dunia meninggalkan Doha.”
Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, yang berlangsung dari 20 November hingga 18 Desember, di delapan stadion yang dibangun untuk acara tersebut, banyak di antaranya terletak di ibu kota negara itu, Doha.
Kematian tetap tidak diselidiki, kata Amnesty
Negara ini telah banyak dikritik atas kondisi yang dialami oleh pekerja migran yang sebagian besar membangun stadion dan infrastruktur Piala Dunia lainnya. Pada tahun 2016, Amnesty International menyoroti pelanggaran yang dialami dan menuduh Qatar menggunakan kerja paksa di lokasi Piala Dunia.
Pada tahun 2021, Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran telah meninggal di kabupaten itu dalam satu dekade setelah memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah acara tersebut pada tahun 2020. Menurut Amnesty International, ribuan kematian ini tetap tidak diselidiki.
Badan sepak bola FIFA, bagaimanapun, mengklaim bahwa hanya ada 37 kematian terkait dengan pembangunan stadion Piala Dunia.
Menurut Amnesty International, Qatar telah membuat beberapa reformasi perburuhan penting sejak 2017 termasuk memperkenalkan upah minimum, pengadilan tenaga kerja dan dana dukungan untuk membayar upah yang belum dibayar.
Namun, negara tersebut belum memperkenalkan dana untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja yang telah meninggal atau menderita pelecehan membangun tempat dan infrastruktur turnamen, yang diminta oleh Amnesty International.
“Waktu cepat habis”
“Meskipun dukungan besar dan berkembang dalam mendukung kompensasi pekerja migran di antara penggemar, asosiasi sepak bola, dan sponsor, Qatar dan FIFA masih belum bergeming,” kata Cockburn.
“Dengan hanya satu bulan lagi, waktu cepat habis bagi mereka untuk melakukan hal yang benar,” lanjutnya.
“Menutup mata terhadap pelanggaran yang diderita oleh ribuan pekerja migran selama bertahun-tahun adalah menghadapi kewajiban dan tanggung jawab internasional masing-masing. Mereka harus bersatu untuk memastikan bahwa mereka yang sangat menderita untuk membuat turnamen ini mungkin tidak tertinggal. .”
Bulan lalu tim nasional Denmark mengumumkan akan memainkan permainan di turnamen dengan perlengkapan sepak bola yang dirancang oleh merek olahraga Hummel, sebagai protes terhadap acara yang diselenggarakan di Qatar.
“Jersey baru Denmark untuk Piala Dunia mendatang telah dirancang sebagai protes terhadap Qatar dan catatan hak asasi manusianya,” kata merek tersebut.
“FA memiliki tanggung jawab” untuk berbicara tentang reformasi perburuhan Qatar
Amnesty International yang berbasis di Inggris mendesak Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk membuat pernyataan yang jelas tentang kondisi pekerja dan hak-hak LGBT di Qatar.
“Ada ribuan kematian pekerja migran yang tidak dapat dijelaskan di Qatar selama dekade terakhir, reformasi perburuhan sementara sambutan masih sangat tidak merata, dan hak-hak LGBTI tidak ada dan mengancam untuk tetap demikian setelah Piala Dunia datang dan pergi dari Qatar, ” kata kepala eksekutif Amnesty International Inggris Sacha Deshmukh.
“Dengan kick-off sekarang hampir tiba, FA memiliki tanggung jawab untuk mengatakan dengan lantang dan jelas bahwa reformasi tenaga kerja Qatar sangat perlu diperkuat, bahwa dana kompensasi pekerja yang didukung FIFA perlu menjadi kenyataan, dan bahwa Qatar harus melampaui sekadar mengatakan. Penggemar LGTBI ‘diterima’ dan sebaliknya menghapus undang-undang anti-LGBTI yang mengejutkan di negara itu.”
Selain kondisi kerja, turnamen tersebut juga dikritik atas dasar lingkungan karena Qatar dituduh membuat janji yang menyesatkan tentang jumlah karbon yang dihasilkan oleh acara tersebut.
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh kelompok advokasi nirlaba Carbon Market Watch mengatakan klaim bahwa turnamen itu akan menjadi “Piala Dunia FIFA netral karbon pertama dalam sejarah” adalah “tidak masuk akal” dan mengandalkan “akuntansi kreatif”.
